Selama ini kita memahami bahwa harta (modal) jika hanya disimpan saja atau ditimbun merupakan salah satu hambatan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, sehingga dapat dikatakan juga menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, Rasulullah jauh-jauh hari sudah melarang praktik penimbunan harta ini. Bahkan, Islam telah menetapkan zakat untuk harta yang ditahan melebihi jumlah tertentu (nishab) agar minimal ada 2,5% harta yang terus berputar. Untuk alasan menghindari harta yang disimpan saja, kemudian dalam peradaban ekonomi muncul lembaga intermediasi, seperti perbankan, agar harta masyarakat tidak hanya ditumpuk di bawah bantal, tetapi terkumpul di lembaga keuangan untuk kemudian dapat disalurkan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif.

Argumentasi bahwa “simpanan” harta yang tidak diputar akan menghambat ekonomi, seperti dijelaskan diatas, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Tetapi bagaimana dengan “simpanan” yang satu ini? “Simpanan” yang ini adalah istri “simpanan”. Setidaknya saya punya sedikit argumen bahwa istri “simpanan” juga turut menghambat pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui semua, saat ini BPS sedang menjalankan program sensus penduduk 10 tahunan. Menurut wapres Boediono, data hasil sensus inilah yang akan digunakan sebagai “baseline” dalam merencanakan berbagai program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dari sini kita bisa memahami begitu pentingnya akurasi dan keandalan data hasil sensus ini agar perencanaan pembangunannya juga akurat. Sebaliknya, jika ada masalah pada data sensus ini akan menjadikan program pembangunan juga terhambat. Kan, ada peribahasa, “gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”.

Lalu, bagaimana ceritanya istri “simpanan” bisa menghambat pembangunan? Fakta ini terungkap ketika BPS melakukan sensus tahun 2010, yaitu terhambatnya sensus gara-gara “simpanan-simpanan” ini pada menolak untuk disensus. Ini sebagian ceritanya, yang diambil dari detik-interaktif yang di-post di forum detik (ramai juga forumnya):

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sensus penduduk yang sedang digelar pemerintah tahun ini, memang tak mulus-mulus amat. Beberapa warga saat didatangi petugas malah ada yang mengira bakal mendapat hadiah. Bahkan, nah ini, di kawasan apartemen Kelapa Gading, Jakarta Utara, upaya mendaftar penghuni juga gagal.

Kepala pengelola Apartemen Wisma Gading Permai Sahala Tobing menduga tertutupnya warga apartemen terhadap sensus karena kondisi keluarganya tidak jelas. “Bisa jadi istri tinggal sendirian di apartemen, suami ada di luar kota dengan istrinya yang lain,” kata Sahala, Selasa malam lalu. Hal seperti ini, kata Sahala, sudah menjadi rahasia umum.

Armin ikut menjadi petugas sensus dan melakukan tugasnya sejak 15 April sesuai dengan ketetapan pemerintah untuk sensus di apartemen. Ia direkrut sebagai petugas sensus karena penghuni apartemen hanya mau disensus oleh pengelola apartemen. “Mereka hanya percaya kepada petugas security yang telah dikenal,” ujar Armin.

Kegagalan ini bukan karena apartemen tak ada penghuninya melainkan karena penghuni apartemen kebanyakan adalah perempuan simpanan. Koordinator Statistik Kecamatan Kelapa Gading Kusyanto kesulitan melakukan pencacahan di Apartemen Summit Kelapa Gading, yang termasuk kategori apartemen elite. “Itu karena banyak dari penghuni apartemen merupakan istri piaraan,” ujar Kusyanto kepada Tempo, Selasa malam lalu……………………….


Bagaimana, anda setuju dengan argumentasi saya?